http://www.agafaconsultant.com/us/

Leasehold Investment

Sejauh ini Leasehold Investment adalah satu-satunya cara bagi investor untuk melakukan investasi sewa menyewa tanah di Indonesia. Leasehold Investment memberikan proteksi penuh kepada investor asing, hal mana dapat dijelaskan dalam sebuah Surat Kesepakatan Sewa Menyewa. Langkah persiapan kesepakatan sewa menyewa sebuah kesepakatan dibuat dan disahkan di hadapan Notaris atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Kesepakatan sewa menyewa ini mencantumkan tentang masa berlaku kesepakatan tersebut, biasanya 20 tahun berjangka, biasanya dapat atau tidak dapat diperpanjang dengan opsi-opsi tertentu seperti hak untuk mendirikan bangunan, memperluas dan status kepemilikan atas bangunan di atas tanah yang disewa setelah masa kontrak berakhir, dan hal-hal lainnya. Semua kesepakatan yang nantinya tertuang di atas Surat Kesepakatan Sewa Menyewa ini harus jelas dan disetujui oleh kedua pihak yaitu antara penyewa dan pemilik tanah. Pun tentang besarnya nominal nilai kontrak, investor asing dapat melakukan negosiasi langsung dengan pemilik lahan.

Indonesian Nominee Power of Attorney Agreement

Sejauh ini investor asing belum mempunyai hak atas kepemilikan tanah di wilayah hukum Indonesia. Namun demikian sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa jalan ke arah itu tetap ada melalui melalui orang ketiga yang dalam hal ini adalah orang Indonesia yang sering disebut sebagai Indonesian Nominee. Orang ketiga ini dapat bertindak atas nama investor asing yang mempercayakannya melalui surat persetujuan resmi yang disahkan notaris atau pejabat Negara terkait. Sementara itu bila terjadi transaksi atas tanah atau properti lainnya, maka surat-surat resmi / sertifikat atas lahan tersebut dipegang oleh investor asing bersangkutan. Hukum di Indonesia tidak membenarkan orang menjual property / tanah tanpa adanya surat / sertifikat asli sebagai bukti sah kepemilikan. Dalam transaksi tersebut, orang ketiga yang dalam hal ini adalah WNI (Warga Negara Indonesia) hanya bertindak sebagai kuasa dari investor asing. Investor memiliki hak sepenuhnya untuk membangun, menjual, menyewakan property tersebut kepada pihak lain. Sehubungan dengan transaksi tersebut bila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia maka nama investor bersangkutan akan tertulis langsung di atas surat resmi / sertifikat sebagai pemilik. Orang ketiga (The Indonesian Nominee) berhak atas sejumlah imbalan yang besarnya tergantung dari kesepakatan dan tingkat hubungan antara investor dengan orang bersangkutan, sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Struktur Perusahaan Penanaman Modal Asing

Hukum di Indonesia memberikan kemungkinan kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan investasi tanpa penyertaan WNI (Warga Negara Indonesia) sebagai partner lokal. Kepemilikan saham perusahaan PMA 100% boleh dimiliki oleh WNA (Warga Negara Asing). Kepemilikan itu dibatasi berjangka 30 tahun pertama dan setelahnya dapat diperpanjang kembali dengan biaya tertentu. Peraturan perundang-undangan ini terus diperbaharui untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada investor di dalam merealisasikan investasinya. Namun demikian perusahaan PMA seperti perusahaan corporate lainnya belum dimungkinkan mempunyai Hak Milik atas property di Indonesia, sebagai ganti adalah mereka mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) yang bisa dipenpanjang berkala 20 – 30 tahunan.